PPJ Listrik Kota Batam 2026

Tarif PBJT tenaga listrik

Dasar: Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 30 ayat (4) huruf b resmi.

Tarif lain dalam perda

• pengguna golongan sosial, tarif pajak ditetapkan sebesar 6% (enam persen)
• pengguna bisnis, tarif pajak ditetapkan sebesar 8% (delapan persen)
• konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Median 231 daerah yang perdanya sudah kami baca: 10%; Kota Batam 3 poin persen di bawah median.

Kutipan: «(4) Khusus tarif PBJT atas Pengguna Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut: a. pengguna golongan sosial, tarif pajak ditetapkan sebesar 6% (enam persen); b. pengguna rumah tangga, tarif pajak ditetapkan 7% (tujuh persen); dan c. pengguna bisnis, tarif pajak ditetapkan sebesar 8% (delapan persen). (5) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).»

Token listrik di Kota Batam: dapat berapa kWh

Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.

UMK Kota Batam sebesar Rp 5.357.982 setara token untuk sekitar 3.459,62 kWh listrik 1.300 VA (perkiraan, dengan PBJT 7%).