Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Setiap Wilayah

Tidak ada satu harga LPG 3 kg untuk seluruh Indonesia. Harga eceran tertinggi (HET) tabung 3 kg bersubsidi ditetapkan oleh gubernur, dan di banyak provinsi oleh setiap bupati dan wali kota, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021. Pertamina tidak menerbitkan angkanya, dan tidak ada daftar nasional resmi. Tabel di bawah adalah kompilasi kami untuk 40 wilayah, dengan label sumber pada setiap angka.

HET LPG 3 kg per wilayah

Keterangan sumber:

• resmi: angka dari naskah keputusan (6 wilayah)
• situs resmi: angka dari situs resmi pemerintah daerah (6 wilayah)
• pemberitaan: angka dari pemberitaan; dokumen resminya belum kami temukan (17 wilayah)
• belum pasti: angkanya belum dapat dipastikan (2 wilayah)
• tidak ada: LPG 3 kg bersubsidi tidak disalurkan di wilayah ini (9 wilayah)

Rincian, dasar hukum dan contoh per kabupaten/kota ada di halaman tiap wilayah.

Dari mana angka Rp18.000

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 540/20 Tahun 2024 menuliskan rinciannya, dan susunan yang sama dipakai di provinsi lain:

• Harga dari Pertamina di SPPBE, termasuk PPN: Rp11.584
• + margin agen Rp1.166 = harga jual eceran Rp12.750
• + biaya operasional agen Rp2.770 = harga agen ke pangkalan Rp15.520
• + margin pangkalan Rp2.480 = HET di pangkalan Rp18.000

Yang berbeda antardaerah adalah ongkos angkut dan margin, jadi HET naik seiring jarak dari stasiun pengisian.

Mengapa harganya berbeda-beda

Radius 60 km. Banyak provinsi menetapkan satu angka untuk pangkalan dalam radius 60 km dari SPPBE, lalu menyerahkan daerah di luar radius kepada bupati dan wali kota (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan).

Pita jarak. Sebagian provinsi menulis tarif per jarak di keputusannya sendiri: Sulawesi Tengah naik Rp2.000 setiap 60 km dari Rp20.000 sampai Rp36.000, Sulawesi Tenggara memakai enam zona dari Rp20.000 sampai Rp25.000, Nusa Tenggara Barat tiga zona.

Ditetapkan kabupaten/kota. Di Jawa Barat, Banten, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak ada satu angka provinsi; setiap daerah menetapkan sendiri, dan angkanya bisa berselisih lebih dari Rp10.000.

Peraturan dan keputusan. Beberapa provinsi memindahkan angkanya dari peraturan gubernur, yang dimuat di berita daerah, ke keputusan gubernur, yang sering tidak diunggah (Bali 2022, DI Yogyakarta 2024). Karena itu naskah yang tersedia di portal hukum kadang sengaja tidak memuat angka.

Wilayah tanpa LPG 3 kg bersubsidi

Di Maluku, Maluku Utara, enam provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur, program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg belum dilaksanakan. Rumah tangga di sana memakai minyak tanah bersubsidi, dan LPG yang dijual adalah LPG nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg. Tabel nasional yang mencantumkan HET LPG 3 kg untuk wilayah ini tidak didasarkan pada keputusan mana pun.

HET berlaku di pangkalan, bukan di warung

HET adalah harga tertinggi di pangkalan atau sub penyalur resmi. Harga di pengecer atau warung umumnya lebih tinggi dan tidak diatur HET ini; hanya sedikit kabupaten yang menetapkan batas harga pengecer sendiri, misalnya Tabalong di Kalimantan Selatan (Rp25.000 sampai Rp30.000 menurut jarak dari pangkalan).

Rencana satu harga LPG 3 kg secara nasional telah dibahas pemerintah sejak Juli 2025, tetapi sampai September 2026 belum berlaku; HET daerah di atas masih yang berlaku.

Cara kami mengumpulkan

Kami membaca keputusan gubernur, bupati dan wali kota di portal JDIH daerah, pernyataan di situs resmi pemerintah daerah, dan pemberitaan. Sebagian keputusan hanya berupa pindaian; kami membacanya halaman demi halaman. Angka dari pemberitaan tetap kami tampilkan, dengan label, karena bagi sebagian daerah itulah satu-satunya angka yang tersedia. Diperiksa 21 September 2026. Kalau Anda punya naskah keputusan yang lebih baru, kirimkan kepada kami.

Pertanyaan yang sering diajukan