Langsung ke isi
Harga BBM Hari Ini

Tarif Ojol per km 2026: Zona I, II dan III

Berlaku sejak 7 September 2022 Diperiksa 5 November 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data

Tarif ojol (ojek online sepeda motor) menurut Kementerian Perhubungan: Rp 2.000–Rp 2.500 per km di Zona I, Rp 2.550–Rp 2.800 di Zona II (Jabodetabek) dan Rp 2.300–Rp 2.750 di Zona III, berlaku sejak 7 September 2022.

Tarif ojol per km di tiga zona

Biaya jasa ojek online per zona menurut KP 667/2022
ZonaWilayahBatas bawah per kmBatas atas per kmBiaya minimal, 4 km pertama
Zona ISumatera dan sekitarnya; Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; BaliRp 2.000Rp 2.500Rp 8.000–Rp 10.000
Zona IIJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan BekasiRp 2.550Rp 2.800Rp 10.200–Rp 11.200
Zona IIIKalimantan dan sekitarnya; Sulawesi dan sekitarnya; Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya; Kepulauan Maluku dan sekitarnya; Papua dan sekitarnyaRp 2.300Rp 2.750Rp 9.200–Rp 11.000

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, Lampiran II resmi, JDIH Kementerian Perhubungan, diperiksa 5 November 2026. Diubah dengan KP 1001/2022, yang hanya mengatur biaya sewa aplikasi dan biaya penunjang; batas potongan aplikasi menurut Kemenhub sekarang ada di bagian Potongan aplikasi. Situs ini bukan situs resmi Kementerian Perhubungan.

Taksi online (mobil): tarif per provinsi

Tarif taksi online roda empat (angkutan sewa khusus) tidak diatur dalam KP 667/2022. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM 118 Tahun 2018, batas bawah dan batas atas per kilometer ditetapkan gubernur untuk provinsinya, atau Menteri untuk wilayah yang melewati batas provinsi seperti Jabodetabek. Tabel ini memuat provinsi yang keputusan atau situs resmi pemerintahnya sudah kami baca; provinsi lain belum dimuat.

Tarif taksi online per provinsi
ProvinsiBatas bawah per kmBatas atas per kmTarif minimalDasar
DI YogyakartaRp 3.900Rp 6.500–Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 419/KEP/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus salinan naskah, berlaku sejak 19 Desember 2023tarif sudah meliputi biaya langsung dan tidak langsung (Diktum KEDUA); keputusan ini tidak menetapkan tarif minimal; naskahnya dimuat di halaman produk hukum Dinas Perhubungan DIY
Jawa TengahRp 3.900Rp 6.500Rp 12.6003 km pertamaKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 974.5/36 Tahun 2023 resmi, berlaku sejak 15 November 2023tarif bersih, sudah dipotong biaya sewa penggunaan jasa dan biaya penunjang lainnya (Diktum KEDUA)
Kalimantan TengahRp 5.500Rp 6.500Rp 16.0003 km pertamaKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2500/2026, menurut situs Dinas Perhubungan situs resmi, 28 Agustus 2026angka dari situs Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah; tanggal keputusan tidak disebut
Kalimantan TimurRp 5.000Rp 7.600Rp 15.2002 km pertama; 2 × batas atas (perhitungan kami)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.281/2025 resmi, berlaku sejak 17 September 2025belum termasuk biaya jasa aplikasi (Diktum KEDUA)
Nusa Tenggara BaratRp 4.500Rp 6.500–Keputusan Gubernur NTB (nomor tidak disebut), menurut situs resmi Pemerintah Provinsi NTB situs resmi, 14 Januari 2026angka dari siaran Bidang IKP Pemprov NTB, 14 Januari 2026; nomor dan tanggal keputusan gubernur tidak disebut, naskahnya belum kami temukan, tarif minimal tidak disebut

Sumber: keputusan gubernur atau situs resmi pemerintah provinsi, tertaut di tiap baris; diperiksa 8 Oktober 2026.

Situs ini bukan situs resmi pemerintah provinsi mana pun.

Kota dan zonanya

Keputusan menetapkan zona menurut pulau dan wilayah, bukan menurut kota. Tabel ini menerapkannya pada kota-kota terbesar tiap wilayah.

Zona tarif ojol per kota
KotaWilayahZona
Banda AcehAcehZona I
LhokseumaweAcehZona I
LangsaAcehZona I
SubulussalamAcehZona I
SabangSabangZona I
MedanSumatera UtaraZona I
BinjaiSumatera UtaraZona I
PematangsiantarSumatera UtaraZona I
PadangsidimpuanSumatera UtaraZona I
TanjungbalaiSumatera UtaraZona I
PadangSumatera BaratZona I
PayakumbuhSumatera BaratZona I
BukittinggiSumatera BaratZona I
PariamanSumatera BaratZona I
SolokSumatera BaratZona I
PekanbaruRiauZona I
DumaiRiauZona I
TanjungpinangKepulauan RiauZona I
BatamBatamZona I
JambiJambiZona I
BengkuluBengkuluZona I
PalembangSumatera SelatanZona I
Lubuk LinggauSumatera SelatanZona I
PrabumulihSumatera SelatanZona I
Pagar AlamSumatera SelatanZona I
PangkalpinangKepulauan Bangka BelitungZona I
Bandar LampungLampungZona I
MetroLampungZona I
JakartaDKI JakartaZona II
TangerangBantenZona II
Tangerang SelatanBantenZona II*
SerangBantenZona I
CilegonBantenZona I
BandungJawa BaratZona I
BekasiJawa BaratZona II
DepokJawa BaratZona II
BogorJawa BaratZona II
TasikmalayaJawa BaratZona I
SemarangJawa TengahZona I
SurakartaJawa TengahZona I
PekalonganJawa TengahZona I
TegalJawa TengahZona I
SalatigaJawa TengahZona I
YogyakartaDI YogyakartaZona I
SurabayaJawa TimurZona I
MalangJawa TimurZona I
KediriJawa TimurZona I
ProbolinggoJawa TimurZona I
BatuJawa TimurZona I
DenpasarBaliZona I
MataramNusa Tenggara BaratZona III
BimaNusa Tenggara BaratZona III
KupangNusa Tenggara TimurZona III
PontianakKalimantan BaratZona III
SingkawangKalimantan BaratZona III
Palangka RayaKalimantan TengahZona III
BanjarmasinKalimantan SelatanZona III
BanjarbaruKalimantan SelatanZona III
SamarindaKalimantan TimurZona III
BalikpapanKalimantan TimurZona III
BontangKalimantan TimurZona III
TarakanKalimantan UtaraZona III
ManadoSulawesi UtaraZona III
BitungSulawesi UtaraZona III
KotamobaguSulawesi UtaraZona III
TomohonSulawesi UtaraZona III
GorontaloGorontaloZona III
PaluSulawesi TengahZona III
KendariSulawesi TenggaraZona III
BaubauSulawesi TenggaraZona III
MakassarSulawesi SelatanZona III
PalopoSulawesi SelatanZona III
ParepareSulawesi SelatanZona III
seluruh wilayahSulawesi BaratZona III
AmbonMalukuZona III
TualMalukuZona III
TernateMaluku UtaraZona III
Tidore KepulauanMaluku UtaraZona III
JayapuraPapuaZona III
seluruh wilayahPapua BaratZona III
seluruh wilayahPapua SelatanZona III
seluruh wilayahPapua PegununganZona III
seluruh wilayahPapua TengahZona III
SorongPapua Barat DayaZona III

* Keputusan menyebut “Tangerang” tanpa membedakan kota dan kabupaten. Tangerang Selatan dimekarkan dari Kabupaten Tangerang pada 2008, jadi di sini dimasukkan ke Zona II.

Sumber: KP 667/2022, sama dengan tabel tarif di atas.

Apa yang diatur

KP 667/2022 mengatur tiga besaran: biaya jasa batas bawah dan batas atas per kilometer, serta biaya jasa minimal yang dibayar penumpang untuk 4 kilometer pertama. Diktum KETIGA menyebut besaran itu “biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi”.

Yang tidak diatur KP 667/2022: harga yang tampil di aplikasi pada perjalanan tertentu, dan tarif taksi online (mobil) — keputusan itu hanya mengatur sepeda motor; tarif mobil ada di bagian Taksi online.

Menurut JDIH Kementerian Perhubungan per 5 November 2026, KP 667/2022 berstatus berlaku dengan satu perubahan, KP 1001/2022.

Potongan aplikasi

Biaya layanan aplikasi atau biaya platform ojol paling banyak 8% menurut siaran pers Kemenhub tanggal 10 Oktober 2026: batas itu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 menurut Kemenhub, dan juga diadopsi dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Nomor dan naskah keputusan menteri itu belum dipublikasikan di JDIH Kementerian Perhubungan (diperiksa 22 Oktober 2026). Naskah Perpres 27/2026 belum tersedia di JDIH Kementerian Sekretariat Negara maupun di peraturan.go.id per 21 Oktober 2026. Tarif per kilometer di tabel atas tetap dari KP 667/2022, yang terakhir kami periksa di JDIH Kementerian Perhubungan pada 5 November 2026.

Aturan sebelumnya ada di Diktum KEDELAPAN KP 1001/2022: biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau biaya penunjang (dukungan kesejahteraan mitra pengemudi) paling tinggi 5%. Menurut Kementerian Perhubungan, biaya platform kini dibatasi 8% seperti di atas; di JDIH Kementerian Perhubungan KP 1001/2022 masih berstatus berlaku per 22 Oktober 2026.

Sumber: siaran pers Kemenhub resmi, 10 Oktober 2026 (dephub.go.id), diperiksa 22 Oktober 2026; siaran pers Kementerian Sekretariat Negara, 8 Oktober 2026 (setneg.go.id). Situs ini bukan situs resmi Kementerian Perhubungan atau Kementerian Sekretariat Negara.