PPJ Listrik DKI Jakarta 2026

Tarif PBJT tenaga listrik

Dasar: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 53 ayat (3) huruf b resmi.

Tarif lain dalam perda

• konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Median 231 daerah yang perdanya sudah kami baca: 10%; DKI Jakarta 7,6 poin persen di bawah median.

Kutipan: «(3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen); dan c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).»

Token listrik di DKI Jakarta: dapat berapa kWh

Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.

UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876 setara token untuk sekitar 3.866,42 kWh listrik 1.300 VA (perkiraan, dengan PBJT 2,4%).