PPJ Listrik Kota Makassar 2026

Tarif PBJT tenaga listrik

Dasar: Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 60 ayat (1) huruf b resmi.

Tarif lain dalam perda

• konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Median 231 daerah yang perdanya sudah kami baca: 10%; Kota Makassar sama dengan median.

Kutipan: «Pasal 60 (1) Tarif PBJT yang meliputi: a. makanan dan/atau minuman; b. tenaga listrik; c. jasa perhotelan; dan d. jasa parkir. ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). […] (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).»

Token listrik di Kota Makassar: dapat berapa kWh

Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.

UMK Kota Makassar sebesar Rp 4.148.179 setara token untuk sekitar 2.610,28 kWh listrik 1.300 VA (perkiraan, dengan PBJT 10%).