PPJ Listrik Kota Surakarta 2026

Tarif PBJT tenaga listrik

Dasar: Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) resmi.

Tarif lain dalam perda

• konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Median 231 daerah yang perdanya sudah kami baca: 10%; Kota Surakarta sama dengan median.

Kutipan: «Pasal 27 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).»

Token listrik di Kota Surakarta: dapat berapa kWh

Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.

UMK Kota Surakarta sebesar Rp 2.570.000 setara token untuk sekitar 1.617,20 kWh listrik 1.300 VA (perkiraan, dengan PBJT 10%).